Kalurahan GADING

Kapanewon PLAYEN
Kabupaten GUNUNGKIDUL

Jl. Jogja'Wonosari, Gading IV, Gading, Playen, Gunungkidul, DI Yogyakarta

PENGECEKAN HASIL PEMBANGUNAN FISIK

13 Agustus 2024 09:31:44 WIB

GADING-SIDASAMEKTA, Pemerintah Kalurahan diwakili Ulu-Ulu Bapak Tri Prasetya Yuliantyo didampingi pendamping desa dan dukuh melakukan pengecekan pasca pembangunan fisik di kalurahan gading pada Selasa (26/7/24).

Opname pembangunan fisik adalah proses pemeriksaan dan pencatatan kondisi fisik suatu proyek pembangunan untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan sesuai dengan rencana, spesifikasi, dan standar yang ditetapkan. Proses ini penting untuk mengevaluasi kualitas, kuantitas, dan kemajuan proyek. Beberapa aspek utama dari opname pembangunan fisik meliputi:

Verifikasi Kualitas: Memastikan bahwa material dan teknik yang digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar kualitas yang ditetapkan.
Pengukuran Kuantitas: Mengukur volume, luas, atau ukuran pekerjaan yang telah diselesaikan untuk memastikan bahwa pekerjaan sesuai dengan kontrak dan anggaran.
Pemeriksaan Kemajuan: Menilai kemajuan proyek dibandingkan dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana.
Dokumentasi: Mencatat hasil pemeriksaan dan memberikan laporan tentang kondisi fisik proyek, termasuk identifikasi masalah atau kekurangan yang perlu diperbaiki.
Rekomendasi Perbaikan: Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau penyesuaian jika ditemukan ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dilakukan dan rencana atau spesifikasi.

Opname biasanya dilakukan secara berkala selama pelaksanaan proyek dan sering kali menjadi syarat untuk pembayaran atau penyelesaian proyek. Ini melibatkan berbagai pihak, termasuk kontraktor, pengawas, dan pihak terkait lainnya.

Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Pencarian

Sekilas Info!

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 267/KPTS/2025 TENTANG STANDARDISASI GAMBAR DIGITAL LAMBANG DAERAH

Arsip Artikel

Galeri Foto

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI

Hak-Hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan. II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap. III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak. IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan. V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

Statistik Kunjungan