Kalurahan GADING

Kapanewon PLAYEN
Kabupaten GUNUNGKIDUL

Jl. Jogja'Wonosari, Gading IV, Gading, Playen, Gunungkidul, DI Yogyakarta

PBT PTSL DARI BPN

13 Agustus 2024 10:39:26 WIB

GADING-SIDASAMEKTA, Penyuluhan Pendaftaran Batas Tanah - Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan di Kalurahan Gading dihadiri langsung oleh Panewu Playen Bapak Agus Sumaryono dan Lurah Gading Bapak Rugiyanto pad Senin (29/7/24).

PBT PTSL adalah singkatan dari Pendaftaran Batas Tanah - Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Program ini adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan pendaftaran hak atas tanah di seluruh wilayah negara secara sistematis dan menyeluruh. PBT PTSL memiliki beberapa tujuan dan manfaat utama:

Tujuan PBT PTSL:

Pendaftaran Hak Tanah: Mendaftarkan seluruh tanah yang ada di Indonesia agar memiliki kepastian hukum dan terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Pengukuran Batas Tanah: Menentukan dan mencatat batas-batas tanah dengan jelas untuk menghindari sengketa atau konflik tanah di masa depan.
Peningkatan Kepastian Hukum: Memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah dengan menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang sah.

Manfaat PBT PTSL:

Kepastian Hak Tanah: Memberikan kepastian hukum atas hak milik tanah bagi masyarakat sehingga mereka memiliki bukti hukum yang sah atas kepemilikan tanah mereka.
Pengelolaan Tanah: Memudahkan pemerintah dalam pengelolaan dan perencanaan tata ruang serta penggunaan tanah secara lebih efisien.
Pencegahan Sengketa: Mengurangi potensi sengketa tanah dengan menetapkan batas-batas yang jelas dan terdokumentasi.
Akses ke Kredit: Mempermudah masyarakat untuk mengakses kredit perbankan atau pembiayaan lain dengan sertifikat tanah sebagai jaminan.

Proses PBT PTSL:

Pengumpulan Data: Melakukan pengumpulan data tanah di lapangan, termasuk pengukuran dan pemetaan batas tanah.
Pendaftaran dan Verifikasi: Mendaftarkan hasil pengukuran dan pemetaan di BPN serta melakukan verifikasi untuk memastikan keakuratan data.
Penerbitan Sertifikat: Menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang sah setelah proses pendaftaran selesai dan data diverifikasi.

Program PBT PTSL ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan administrasi pertanahan dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah di Indonesia. Program ini membantu mempercepat proses pendaftaran tanah dan memperbaiki sistem administrasi pertanahan di seluruh negeri.

Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Pencarian

Sekilas Info!

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 267/KPTS/2025 TENTANG STANDARDISASI GAMBAR DIGITAL LAMBANG DAERAH

Arsip Artikel

Galeri Foto

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI

Hak-Hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan. II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap. III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak. IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan. V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

Statistik Kunjungan