PENINJAUAN KEGIATAN PADAT KARYA

03 Februari 2025 14:53:57 WIB

GADING-SID, Pemerintah Kalurahan mengikuti pengajian rutin instansi se Kapanewon Playen pada Kamis (16/01/2024).

Monev (Monitoring dan Evaluasi) Padat Karya oleh DPU (Dinas Pekerjaan Umum) adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap proyek-proyek infrastruktur yang dikelola oleh DPU.

Tujuan Monev Padat Karya

1. Memantau kemajuan proyek infrastruktur.
2. Mengevaluasi kualitas dan kuantitas pekerjaan.
3. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Kegiatan Monev Padat Karya

1. Pemantauan lapangan.
2. Evaluasi dokumen dan laporan.
3. Wawancara dengan pihak terkait.
4. Analisis data dan informasi.
5. Pembuatan laporan dan rekomendasi.

Manfaat Monev Padat Karya

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
4. Meningkatkan kepuasan masyarakat.

Contoh Proyek yang Dimonev

1. Pembangunan jalan dan jembatan.
2. Pembangunan bangunan publik.
3. Pembangunan sistem air dan sanitasi.
4. Pembangunan infrastruktur transportasi.

DPU sebagai Pelaksana Monev

1. DPU bertanggung jawab atas pelaksanaan Monev.
2. DPU memiliki tim Monev yang terdiri dari ahli-ahli teknis.
3. DPU melakukan Monev secara berkala dan berkelanjutan.

Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Kode Keamanan
Komentar
 
Pencarian
Sekilas Info!
Arsip Artikel
Galeri Foto
FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI
Hak-Hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan. II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap. III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak. IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan. V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.
Statistik Kunjungan
Hari ini
Kemarin
Total Visitor
Media Sosial