Kalurahan GADING

Kapanewon PLAYEN
Kabupaten GUNUNGKIDUL

Jl. Jogja'Wonosari, Gading IV, Gading, Playen, Gunungkidul, DI Yogyakarta

DESK PERTANGGUNGJAWABAN APBKAL 2025

28 Januari 2026 13:06:14 WIB

GADING-SID, Pemerintah Kalurahan Gading mengikuti Desk Pertanggungjawaban APBKal 2025 di Kantor Inspektorat Daerah pada Rabu (21/01/2026)

Pemerintah Kalurahan melaksanakan kegiatan Desk Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka pembahasan dan klarifikasi Laporan Pertanggungjawaban APBKal Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah untuk memastikan pengelolaan keuangan kalurahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan desk ini, Inspektorat Daerah melakukan penelaahan terhadap kelengkapan administrasi, kesesuaian perencanaan dan realisasi anggaran, serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang didanai dari APBKal. Pemerintah Kalurahan menyampaikan dokumen dan penjelasan terkait pelaksanaan anggaran, baik pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, maupun belanja tidak terduga.

Kegiatan desk ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kalurahan. Selain itu, melalui pembahasan dan masukan dari Inspektorat Daerah, diharapkan dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban APBKal.

Pemerintah Kalurahan berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan kalurahan yang baik, bersih, dan akuntabel.

Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Pencarian

Sekilas Info!

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 267/KPTS/2025 TENTANG STANDARDISASI GAMBAR DIGITAL LAMBANG DAERAH

Arsip Artikel

Galeri Foto

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI

Hak-Hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan. II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap. III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak. IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan. V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

Statistik Kunjungan