Kalurahan GADING

Kapanewon PLAYEN
Kabupaten GUNUNGKIDUL

Jl. Jogja'Wonosari, Gading IV, Gading, Playen, Gunungkidul, DI Yogyakarta

LAUNCHING SPPG GADING 1 MILIK TNI AU

11 Februari 2026 13:14:01 WIB

GADING-SID, Lurah Gading Hadiri Launching SPPG Gading 1 di Lingkungan Lanud AURI Gading pada Rabu (12/02/2026)

Lurah Gading, Bapak Rugiyanto, menghadiri kegiatan launching Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gading 1 yang dilaksanakan di lingkungan Lanud AURI Gading. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mendukung program pemenuhan gizi bagi masyarakat serta memperkuat sinergi antara pemerintah kalurahan dan pihak Lanud AURI Gading.

Acara launching berlangsung dengan penuh khidmat dan dihadiri oleh jajaran TNI AU serta unsur terkait. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan peninjauan langsung terhadap sarana prasarana serta proses distribusi makanan bergizi yang telah dipersiapkan oleh tim SPPG.

Bapak Rugiyanto menyampaikan apresiasi atas terbentuknya SPPG Gading 1 sebagai wujud komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat. Beliau berharap kehadiran SPPG ini dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan, khususnya bagi kelompok sasaran yang membutuhkan.

Melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah kalurahan dan Lanud AURI Gading, diharapkan program ini dapat berjalan optimal serta menjadi contoh sinergi lintas sektor dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Kalurahan Gading.

Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Pencarian

Sekilas Info!

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 267/KPTS/2025 TENTANG STANDARDISASI GAMBAR DIGITAL LAMBANG DAERAH

Arsip Artikel

Galeri Foto

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI

Hak-Hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan. II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap. III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak. IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan. V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

Statistik Kunjungan